Ketua DPRD Sumba Timur : Palulu P. Ndima [Foto : Heinrich Dengi]
MaxFM, Waingapu – Dicoretnya Partai Golkar sebagai pengusung pasangan bakal calon bupati Gidion Mbilijora-Umbu Lili Pekuwali (GBY-ULP) oleh KPUD Sumba Timur pada hari Selasa (28/7) membuat konflik dalam partai berlambang beringin ini semakin meruncing.
Hanya sekitar tiga jam setelah pencoretan itu, DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluarkan SK pemecatan terhadap Palulu Ndima sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumba Timur. Dalam SK bernomor SKEP-75/DPD/GOLKAR/NTT/VII/2015 memberhentikan Palulu Ndima sejak 28 Juli 2015.
SK pemberhentian Palulu itu sempat ditunjukkan oleh salah satu anggota tim sukses GBY-ULP, Ali Oemar Fadaq, untuk diabadikan oleh beberapa wartawan di kantor KPUD Sumba Timur.
Palulu Ndima sendiri heran dan menyesalkan dirinya dipersalahkan atas kegagalan Partai Golkar mengusung GBY-ULP.
“Kenapa gara-gara mereka tidak bisa mengusung GBY-ULP kemudian mengkambinghitamkan saya?”, kata Palulu kepada MaxFM dan wartawan lain Rabu (29/7).
Perpecahan partai beringin yang dimulai dari DPP ini jelas berimbas pada kepengurusan di daerah-daerah termasuk di Sumba Timur. Palulu yang adalah ketua DPD Golkar Sumba Timur sebelum perpecahan ini merebak, menjelaskan bahwa hanya dirinya dan wakil sekretaris partai, Yudi Watimena, yang bertahan di kubu Aburizal Bakrie (ARB) sementara pengurus lainya ada dalam kubu Agung Laksono (AL). Ia mengakui bahwa dirinya sudah tidak dianggap oleh kepengurusan kubu AL dan bahkan ia sudah diganti dan tidak diacuhkan lagi. Dalam sebuah musyawarah daerah partai yang diadakan pada 27 Juli 2015 Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora telah dipilih menggantikan Palulu yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sumba Timur.
Kekisruhan ini semakin mengemuka ketika KPUD Sumba Timur mencoret dukungan Partai Golkar kepada GBY-ULP karena sampai deadline Selasa siang, partai Golkar tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta lembaga penyelenggara pemilu itu.
Berdasarkan data dari portal KPU Pusat yang menjadi acuan KPUD Sumba Timur, terdapat kepengurusan ganda Partai Golkar Sumba Timur. Pada hari terakhir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur yang jatuh pada hari Selasa (28/7), KPUD meminta pasangan GBY-ULP untuk melengkapi dokumen dukungan dari kedua kubu Golkar agar partai yang berjaya selama Orde Baru ini dapat mengusung pasangan GBY-ULP. Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan pasangan ini tidak bisa memenuhi permintaan KPUD tersebut, sehingga dukungan dari Partai Golkar dinyatakan tidak ada. Untunglah pasangan ini telah mendapat dukungan 10 kursi di DPRD dari 3 partai lain yaitu PDIP, Partai Demokrat dan Hanura.
Palulu Ndima mengatakan bahwa komunikasi pihaknya dengan pengurus Golkar Sumba Timur lain yang mengusung GBY-ULP sudah terputus sejak dirinya menyatakan untuk maju dalam pilkada Sumba Timur. Ia bahkan mengatakan dirinya sudah tidak dianggap oleh para pengurus partai yang mempunyai delapan kursi atau jumlah kursi terbanyak di DPRD Sumba Timur ini.
“Sejak saya menyatakan diri maju kan sudah tidak ada komunikasi. Kalau saya berjabatan tangan dengan Bupati dalam sidang DPRD ini karena memang harus. Ada satu waktu ya, Gidion, Elvis dan Ali pulang dari Jakarta di pesawat mereka kursi nomor 4, saya di nomor 6. Dorang lihat saya seperti dorang tidak kenal saya, jadi saya santai saja, seperti saya musuh begitu.”
Palulu juga mengatakan bahwa Musda Partai Golkar pada 27 Juni 2015 adalah Musda versi kubu Agung Laksono, tetapi Musda itu diklaim sebagai musda dari kepengurusan dari kedua kubu yang berseteru.
“Jadi saya sudah tidak dianggap, padahal yang jelas saya kan masih ketua dari kubu ARB dan memang semua pengurus yang lain sudah ke pengurus Agung Laksono, termasuk sekretaris. Jadi tinggal wakil sekretaris Yudi Watimena yang namanya ditaruh saja di sana. Jadi jelas sudah tidak ada komunikasi,” kata Palulu.
Walaupun berada di kubu ARB, ia juga mengatakan tidak pernah mendapatkan apa yang ia dengar sebagai SK dari kubu ARB.
“Jadi karena kendala tidak bisa diterima saya yang disalahkan, sementara yang bilang ada SK nya ARB saya juga tidak pernah terima. Mestinya kalau itu SK ARB jatuhnya ke saya. Mereka bilang ada SK dari kubu ARB, kalau memang saya dianggap ketua kubu ARB mestinya surat itu datang kepada saya,” katanya.
“Mereka yang ambil mereka yang tahu sendiri, dan ketika mau mendaftar saya juga tidak dihubung, tidak diundang. Jadi saya lebih banyak berdiam diri, dan ketika sudah ada kendala di situ ditolak, kok saya yang dikambing hitamkan begitu. Tetapi buat saya tidak apa-apa dan saya juga merasa aneh ketika ditolak…kemudian keluar SK pemberhentian dari ketua DPD, sementara ketua DPD Pak Medah itu ada di Italia, ya saya tidak tahu apa itu aba-abal atau tidak?” jelasnya.
Walaupun Palulu meragukan SK pemberhentian itu, salah satu ketua DPP Golkar versi ARB, Imanuel E. Blegur yang turut mensahkan SK tersebut, justru membenarkan keabsahan surat tersebut. Ketika dihubungi via telpon Imanuel mengatakan bahwa tandatangannya dalam SK Pemberhentian tersebut adalah untuk menegaskan keputusan DPD Golkar Propinsi.
“Itu atas usul dari DPD Partai Golkar Propinsi NTT sesuai prosedur organisasi”, katanya Rabu (29/7). Imanuel juga mengatakan bahwa tanda tangan Ibrahim Agustinus Medah yang tertera dalam SK ini adalah otentik. “Media sekarang kan online jadi bisa persetujuan prinsip dari dia, tanda tangan kan bisa dikirim per e-mail,” jelasnya.
Sementara itu, Palulu mengaku mengetahui adanya SK dukungan DPP Golkar kepada GBY-ULP lewat media sosial yang ditunjukkan orang kepadanya, namun ia menilai SK yang beredar di dunia maya itu tidak memenuhi ketentuan KPU.
“.. kalau saya liat itupun surat itu tidak memenuhi ketentuan KPU, itukan hanya seperti surat menyurat biasa, menurut saya lho. Yang diinginkan KPU adalah surat keputusan dimana dalam posisi tanda tangan ketua itu harus diatas materai tekennya ada teken sekretaris dan cap.”
Ia sendiri mengakui bahwa jika kubu ARB Sumba Timur yang dipimpinnya mengusulkan GBY-ULP sebagai calon pun tidak akan memenuhi persyaratan. “..pasti ada cacatnya, kenapa? Karena yang punya kewajiban mengusulkan itu ketua dan sekretaris, [sedangkan] yang di kubu ARB tinggal wakil sekretaris, yang sekretaris saya sudah di pengurus Agung Laksono, apakah mungkin bisa, dia sekretaris di kubu AL dan di kubu ARB?”
Menantang GBY dan Ali
Palulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legistatif 2014 ini menyatakan siap menanggung resiko.
“Dan buat saya mau dipecat sekalipun saya sudah siap menanggung resiko, apa dikira kalau saya tidak menjadi anggota DPRD dan ketua DPRD saya tidak bisa hidup?”
Ia bahkan menantang GBY dan ketua Fraksi Golkar Ali Oemar Fadaq untuk mengantar surat pemecatannya.
“Saya mau tantang, kalau ada SKP pemecatan saya minta Gidion dan Ali menghadap sendiri antar sama saya, saya mau lihat. Saya ini membesarkan Golkar 28 tahun sudah, saya kira orang semua di Sumba Timur tahu.“
“Saya kadang-kadang, biar kita berpapasan muka dianggap musuh, mereka buang muka, seperti tidak mengenal saya, jadi sayakan santai saja.”
Palulu mempertanyakan adanya klaim bahwa ia telah memberikan mandat kepada Musda Golkar Sumba Timur yang diadakan pada…yang menghasilkan terpilih GBY sebagai ketua Golkar Sumba Timur.
“Musda pengurusan ARB baru nanti Desember 2015 Pak, kita punya masanya kepengurusan versi ARB Desember 2015 baru berakhir. Jadi ketika mereka mengadakan musda Agung Laksono, ketika ditanya dia bilang ada mandat dari saya, mandat apa? Kan ini juga kan penipuan, trus mana itu mandat? Ini ada dalam map. Map apa omong kosong.”
Ia juga mempertanyakan klaim bahwa musda tersebut adalah musda kepengurusan dua versi. “Mereka bilang bahwa ini adalah Musda untuk memilih pengurus dua versi, mana ada? Tidak bisa manggung kok salahkan saya? Kapan kamu bawa itu SK sama saya, kapan kamu hubungi? Kecuali mereka datang bahwa Pak punya kewajiban untuk ajukan ini paket sebagai ketua ARB terus saya tolak, itu baru betul, ini tidak ada dasar!”
“.. ada teriak teriak di mana itu apa mau dipecat, mari sudah, saya tunggu itu pemecatan, trus pemecatan dari kubu mana dong? Sementara pengurus masih gonjang ganjing. Justru sebetulnya ini bumerang untuk dorang sendiri, apa dikira saya ini tidak punya pendukung? Nanti kita buktikan.”
Palulu menepis anggapan bahwa dirinyalah yang menggagalkan dukungan Golkar kepada GBY-ULP. “Baru lucu lagi, saya yang rekayasa ini didalam KPUD urusan apa saya, dan KPU juga punya urusan apa lantas saya yang rekayasa di sana. ….. itu kampungan, suruh bubarkan KPU, alah……ini orangkan menjalankan tugas sesuai aturan apa adanya.” [Heinrich Dengi & Matheos Viktor Messakh]
