MaxFM Waingapu, SUMBA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tolak Tambang Emas Sumba Timur menggelar demonstrasi di tiga titik strategis di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis 7 Mei 2026. Aksi yang berlangsung dari siang hingga sore hari ini diwarnai ketegangan saat massa hendak menyampaikan tuntutan ke DPRD setempat.
Para mahasiswa yang berasal dari organisasi GMNI, PMKRI, IKPML, IKMASBA, IKMST, dan PERMASTI memulai aksi di depan Polres Sumba Timur. Selanjutnya, mereka berjalan kaki menuju Kantor Bupati Sumba Timur untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah, sebelum mengakhiri unjuk rasa di kantor DPRD Sumba Timur.
Saat berada di Polres Sumba Timur, massa aksi diterima oleh Wakapolres Kompol Angga Maulana. Personel Dalmas Polres terlihat mengawal jalannya demonstrasi, sementara kendaraan water cannon disiagakan di sisi dalam halaman Polres.
Dalam tuntutan kepada pihak kepolisian, mahasiswa meminta pencopotan Kapolsek Matawai Lapawu. Mereka juga mendesak Polres Sumba Timur untuk segera mengungkap aktor intelektual dan pemodal di balik kegiatan pertambangan emas ilegal. Selain itu, aparat penegak hukum diminta segera menetapkan status hukum bagi tiga orang pelaku tambang ilegal yang beroperasi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Manupeu Tana Daru dan Laiwanggi Wanggameti.
Di halaman depan Kantor Bupati Sumba Timur, aksi mahasiswa diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati. Tuntutan yang disampaikan kepada pemda antara lain:
1. Menetapkan status darurat lingkungan akibat kerusakan dari tambang ilegal
2. Melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penambangan emas ilegal
3. Melakukan audit dan uji petik terhadap potensi kerusakan lingkungan
4. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari unsur Pemda, TNI, Polri, KLHK, dan masyarakat sipil untuk menangani persoalan tambang emas secara komprehensif
Setelah dari kantor bupati, massa bergerak ke kantor DPRD Sumba Timur yang berjarak sekitar 100 meter. Namun, rencana penyampaian tuntutan tidak terlaksana dengan mulus.
Pihak DPRD menginginkan penyampaian pendapat dilakukan di lantai dasar gedung DPRD, sementara Aliansi menolak dan meminta penyampaian pendapat di luar gedung. Perbedaan pendapat ini memicu ketegangan yang hampir berujung pada baku pukul antara massa aksi dan sejumlah anggota DPRD.
Beruntung, personel Dalmas Polres Sumba Timur yang dibantu Satpol PP segera berada di antara kedua pihak dan berhasil mencegah terjadinya bentrokan fisik. [HD]
