MaxFM, Waingapu – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumba Timur Nusa Tenggara Timur NTT Palulu Pabundu Ndima mengecam tindakan bakal calon Bupati yang mobilisasi birokrasi untuk pengumpulan KTP untuk maju dari calon perseorangan di Pilkada Sumba Timur 2015.

Palulu Pabundu Ndima yang juga ketua Golkar Sumba Timur mengatakan dirinya menyesalkan tindakan politisasi birokrasi ini.

“Mencermati dinamika politik lokal serta fenomena yang mengiringinya, saya sungguh merasa prihatin atas proses mobilisasi struktur birokrasi atau yang lasim disebut politisasi birokrasi, yang dikomandai oleh oknum pejabat daerah yang mengumpulkan camat untuk mengistruksikan para lurah, kepala desa dan pegawai negeri lainnya untuk mengumpulkan ktp serta memanipulasi kebijakan secara sistematis untuk dukungan kandidat tertentu,” kata Ketua DPRD Sumba Timur Palulu P. Ndima saat pembukaan sidang I DPRD Sumba Timur Senin (22/06/2015).

Masih kata Ketua DPRD Sumba Timur Palulu P. Ndima, dirinya menghimbau dan mengharapkan kepada siapapun yang menjadi pemimpin di Sumba Timur untuk tidak meninggalkan sejarah politik yang buram yang mengakibatkan ketidakpercayaan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan masyarakat.

Tambah Palulu P. Ndima proses politisasi birokrasi akan melahirkan proses pelayanan pemerintahan yang pilih kasih, yang mana mereka yang disebut ujung tombak birokrasi yakni para lurah dan kepala desa yang terkontaminasi politik akan melakukan proses pembedaan kawan lawan secara  rigid dalam proses pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan senantiasa membangun pertanyaan pertanyaan klasik kepada rakyat yang dipimpin, siapa kita dan kemana afiliasi politik mereka dan ini lanjut Palulu akan merusak solidaritas sosial dan tertciptanya ketidak percayaan timbal balik.