MaxFM Waingapu, SUMBA – Tulisan ini merupakan kelanjutan dari opini sebelumnya berjudul “Paradoks Pembangunan Sumba Timur: Banyak Program, Minim Perubahan” yang membahas Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025 – 2029.
Baca juga:
Polres Sumba Timur Panggil BRI Waingapu Terkait Laporan Kabubu Tarab
Tujuan tulisan ini adalah mengurai paradoks tersebut secara lebih rinci, tidak berhenti pada gambaran umum, tetapi disusun sebagai lanskap empiris yang memetakan data, indikator, dan pola keterkaitan antar fenomena pembangunan yang selama ini luput dari perhatian publik maupun pengambil kebijakan.
Dengan pendalaman ini, diharapkan paradoks pembangunan di Sumba Timur tidak hanya dipahami, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terutama rencana konseptual kebijakan untuk menyasar kelompok miskin yang berada di desil 1 sebagai sasaran pokok program.
Di banyak daerah, tingkat pengangguran yang rendah lazim dipahami sebagai indikator ekonomi yang sehat. Namun Sumba Timur justru menghadirkan cerita yang berbeda. Selama bertahun-tahun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat relatif rendah, bahkan kerap berada di bawah rata-rata nasional. Potret TPT di Sumba Timur selama 5 tahun bergerak pada kisaran 2,2 – 3,5 persen (BPS 2021 – 2025), tetapi tetap berada pada level yang secara statistik tergolong rendah.
Sekilas, data ini seolah menunjukkan bahwa hampir semua orang bekerja. Namun pada saat yang sama, tingkat kemiskinan tidak mengalami penurunan yang berarti. Inilah paradoks besar yang jarang dibahas secara serius: masyarakat bekerja keras, tetapi tetap miskin.
Paradoks ini perlu dibaca secara jernih, terutama oleh pemerintah daerah, karena menyentuh inti persoalan pembangunan di wilayah ber-ekologi sabana seperti Sumba. Karakter wilayah yang rentan dan unik menuntut pendekatan kebijakan yang spesifik. Kesalahan membaca indikator dapat berujung pada kebijakan yang keliru.
Pengangguran rendah bukanlah kabar baik apabila sebagian besar pekerjaan yang tersedia bersifat tidak produktif, tidak stabil, dan tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Dalam kondisi seperti ini, muncul fenomena in-work poverty, yaitu rumah tangga yang tetap berada dalam kemiskinan meskipun seluruh anggota keluarganya bekerja.
Profil Pekerja di Sumba Timur
Merujuk pada data status pekerjaan yang dirilis BPS (2025), profil pekerja di Sumba Timur dapat dipetakan ke dalam dua dimensi utama, yakni kapasitas pekerja dan produktivitas pekerjaan. Kedua dimensi ini merupakan fondasi ekonomi daerah dan ekonomi rumah tangga dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam tradisi ekonomi klasik Adam Smith, peningkatan kesejahteraan sangat ditentukan oleh produktivitas tenaga kerja melalui pembagian kerja dan efisiensi produksi. Sementara itu, dalam kritik ekonomi politik Marx, tenaga kerja dipahami sebagai sumber penciptaan nilai, di mana kualitas dan produktivitas kerja menentukan sejauh mana kerja berkontribusi pada output sekaligus kesejahteraan pekerja itu sendiri.
Pertama, dari sisi kapasitas pekerja, terutama jika dilihat dari tingkat pendidikan, struktur angkatan kerja Sumba Timur didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Jumlah pekerja dengan pendidikan tidak tamat SD hingga tamat SMP mencapai sekitar 58 persen. Dengan profil pendidikan pekerja seperti ini, mudah dibayangkan jenis pekerjaan seperti apa yang dapat mereka akses?
Banyak obyek pekerjaan yang mereka lakoni, tetapi bernilai tambah rendah dan berpenghasilan kecil. Kontribusi mereka nyata dalam menopang aktivitas ekonomi sehari-hari, tetapi nilai ekonominya kecil jika diukur secara statistik maupun kesejahteraan. Dengan kapasitas pendidikan yang rendah, sangat sulit bagi kelompok ini untuk masuk dan bersaing di sektor formal. Posisi tawar mereka terhadap upah juga lemah.
Baca juga:
Kasihan Benar Villa Ini, Sudah Terbakar, Ditambah Warga Curi Barang Tersisa
Akibatnya, pilihan yang paling realistis untuk bertahan hidup adalah bekerja di sektor informal, terutama sebagai pekerja keluarga. Banyak orang bekerja, tetapi daya produksinya kecil bukan karena malas, melainkan karena keterbatasan kapasitas struktural.
Kedua, jika dilihat dari sisi produktivitas dan status pekerjaan, mayoritas pekerja di Sumba Timur berada dalam kategori pekerja keluarga dan buruh tidak tetap yang tidak dibayar. Proporsinya mencapai 52,3 persen. Artinya, secara statistik mereka tercatat bekerja, tetapi tidak memperoleh upah tunai yang sebanding dengan jam kerja yang mereka keluarkan. Jika jam kerja tersebut dikonversi ke dalam nilai rupiah, hasilnya hampir pasti berada jauh di bawah standar upah minimum regional.
Pola ini mudah ditemukan dalam struktur rumah tangga Sumba, di mana satu rumah tidak hanya dihuni keluarga inti, tetapi juga kerabat lain berdasarkan ikatan genealogis dan struktur sosial. Sebagai pekerja keluarga, kontribusi sosial mereka memang tinggi: membantu pekerjaan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun jika dihitung secara ekonomi, produktivitas mereka rendah karena tidak menghasilkan pendapatan langsung.
Kelompok pekerja yang benar-benar menerima upah atas setiap jam kerja pekerja yang “bekerja dan dibayar” hanya sekitar 47,7 persen. Kelompok inilah yang sesungguhnya memiliki peluang untuk berkontribusi pada akumulasi kesejahteraan. Sementara itu, meskipun produktivitas ekonomi pekerja keluarga rendah, peran mereka sebagai penyangga (buffer) ekonomi rumah tangga sangat penting, terutama di wilayah perdesaan. Mereka menjaga agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi, aset produktif tidak dijual saat krisis, dan dapur tetap berasap. Fakta ini sedikit tidaknya bisa menjelaskan mengapa ekologi Sabana dikategorikan sebagai wilayah yang unik sekaligus rentan sehingga membutuhkan kebijakan yang spesik.
Tulisan ini menjelaskan bahwa, profil pekerja Sumba Timur terjebak dalam dua situasi dominan yang saling berkelindan: rendahnya tingkat pendidikan dan dominasi pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dua kondisi ini menjelaskan paradoks utama pembangunan daerah: mengapa banyak program berjalan, tetapi penurunan kemiskinan berlangsung lambat. Masalahnya bukan semata kurangnya intervensi, melainkan rendahnya kapasitas produktif ekonomi daerah dan orientasi kerja yang lebih bersifat bertahan hidup (survival strategy) daripada akumulasi kesejahteraan.
Data ini juga membantu menjelaskan mengapa kesenjangan sosial di Sumba Timur tetap tinggi, sebagaimana tercermin dalam indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Dengan kapasitas ekonomi yang rendah, pengeluaran per kapita rumah tangga menjadi sangat rentan terhadap guncangan seperti inflasi, perubahan iklim, dan gagal panen. Sedikit tekanan saja sudah cukup mendorong mereka kembali jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.
Menghidupkan Mesin Produktif
Sekilas, kondisi ini membuat paradoks kemiskinan Sumba Timur tampak sulit diurai. Namun sesungguhnya masih terdapat potensi “mesin produktif” yang belum dihidupkan secara optimal. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa di antara angkatan kerja yang menganggur, terdapat sekitar 38,1 persen lulusan perguruan tinggi berjumlah 1.749 orang, atau 1,3 persen dari total angkatan kerja (132.467 orang).
Kelompok ini merupakan sumber daya strategis yang selama ini belum mendapat perhatian memadai. Bekal pendidikan tinggi adalah modal dasar untuk membangun mesin produksi yang lebih kompetitif. Misalnya melalui dukungan pelatihan lanjutan, dan akses permodalan sebagai stimulus awal. Kelompok ini berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru yang menghasilkan nilai tambah dan berorientasi pada akumulasi kesejahteraan, bukan sekadar bertahan hidup.
Program HUMBA MANDIRI yang sasarannya membangun profesional milenial mandiri mungkin bisa jadi jalan keluar untuk menghidupkan mesin produktif ini. Menginisiasi kompetisi proposal inovatif yang terbuka untuk para sarjana adalah ide yang menarik untuk dicoba. Semua proposal terpilih diberi pelatihan, akses permodalan dan pendampingan untuk menjalankan usaha profesional mereka.
Jika selama 5 tahun kedepan konsisten menjalankan kebijakan ini bukan hal yang mustahil Sumba Timur akan memiliki tenaga kerja produktif yang bekerja untuk akumulasi kesejahteraan dan tidak menjadi pekerja yang sekadar berkerja untuk bertahan hidup. (Penulis : Dr. Stepanus Makambombu, Stimulant Institute dan Mengampu Mata Kuliah Analisa Kebijakan Publik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba).
