Scroll to Top
Pemilu Legislative dan Masalah Sumba Timur
Posted by maxfm on 23rd November 2013
| 3353 views
Stepanus Makambombu, Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan UKSW
Stepanus Makambombu, Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan UKSW

MaxFM, Waingapu – Lebih kurang  5 bulan lagi Indonesia akan melaksanakan pemilu legislative bagi DPRD, DPR-RI dan dewan perwakilan daerah. Pemilu kali ini merupakan yang ke-empat paska runtuhnya rezim pemerintahan orde baru.  Ritual demokrasi kali ini diharapkan dapat menghasilkan anggota parlemen yang lebih berkualitas dari periode sebelumnya. Kendatipun penyelenggaraan pemilu kali ini dihantui kecemasan terhadap meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak memilih (golput/apatis) jika merujuk pada sejumlah pemilukada bupati/wali kota dan gubernur yang jumlahnya cenderung meningkat.

Di Sumba Timur ada 149.550 orang yang terdiri dari 76.948 laki-laki dan 72.602 perempuan telah ditetap oleh KPUD Sumba Timur sebagai DPT untuk pemilu legislative 2014 pada tanggal 10 September 2013 (waingapu.com 13/09/13). Mereka ini pada tanggal 09 April 2014 akan menuju ke 441 TPS yang tersebar di 156 desa/kel di 22 kecamatan di Sumba Timur. Mereka akan memilih 30 orang wakilnya untuk duduk di kursi DPRD yang terhormat yang akan bekerja dan mengabdi pada urusan-urusan kepublikan melalui keputusan-keputusan politik yang strategis agar bermakna bagi + 232.237 jiwa (BPS,2011) penduduk Sumba Timur.

Siapapun mereka yang akan terpilih pada pemilu legislative 2014 akan dihadapkan pada sejumlah persoalan kepublikan yang membutuhkan perhatian serius, komitmen, keberpihakan dan kegigihan untuk menggumulinya (mengatasinya). Patut dicatat bahwa masalah ini sesungguhnya bukan masalah baru, tetapi merupakan masalah lama yang membutuhkan paradigm baru untuk menyelesaikannya dari perspektif fungsi kedewanan. Selama ini kita cukup berkutat pada paradigma instrumental yang berfokus pada regulasi dan anggaran (uang). Sementara itu, mungkin saja, masalah kita saat ini bukan pada regulasi maupun anggaran melainkan pada persoalan kepekaan dalam mengenali masalah, ketepatan dan konsistensi tindakan (kebijakan). Karena paska otonomi daerah persoalan regulasi dan anggaran (uang) sudah..jauh..jauh..lebih ketersediaannya dibandingkan sebelumnya.

Print Friendly, PDF & Email
Show Buttons
Hide Buttons