MaxFM Waingapu, SUMBA – 47 unit alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembangunan proyek tambak udang raksasa di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Armada jumbo itu didatangkan langsung dari Jakarta menggunakan kapal khusus dan kini telah siap dioperasikan di lokasi proyek.
Kedatangan puluhan alat berat tersebut menjadi sinyal kuat komitmen Kerja Sama Operasi (KSO) untuk terus melanjutkan pembangunan meskipun proses pembayaran ganti rugi lahan kepada warga masih dalam tahap penyelesaian administrasi.
Project Construction Manager PT Adhi Karya, Abdul Kadir, mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritas utama agar target penyelesaian proyek dapat tercapai sesuai jadwal. Hingga Senin 20 Juli 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 4,87 persen dan diproyeksikan terus melonjak seiring beroperasinya seluruh alat berat di kawasan proyek.
“Progress pembangunan tetap berjalan. Saat ini sudah mencapai 4,87 persen,” ujar Abdul Kadir kepada wartawan, Senin.
Ia merinci, kapal khusus yang bersandar di pelabuhan Sumba Timur membawa berbagai peralatan berat yang akan langsung dikerahkan di area pembangunan tambak udang modern.
“Kemarin sudah tiba kapal khusus langsung dari Jakarta yang membawa 47 unit alat berat, di antaranya 15 unit excavator, dump truck 10 roda sebanyak 20 unit, bulldozer tiga unit, vibro tiga unit, dan mobil operasional,” jelas Abdul Kadir.
Dengan tambahan armada tersebut, pekerjaan pembukaan lahan, pembangunan akses jalan, penataan kawasan, hingga konstruksi infrastruktur utama proyek dipastikan berjalan lebih cepat. Proyek tambak udang modern ini merupakan salah satu investasi strategis yang diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi di Kabupaten Sumba Timur.
Terkait proses pembayaran ganti rugi lahan warga yang sempat tertunda , Abdul Kadir menegaskan, hal tersebut tidak berkaitan dengan pembatalan pembayaran. KSO saat ini masih memastikan seluruh dokumen administrasi benar-benar lengkap agar proses pembayaran nantinya dapat dilakukan tanpa menimbulkan persoalan hukum maupun kesalahan administrasi.
“KSO masih menunggu administrasi yang clear agar tidak salah melangkah,” ujar Abdul Kadir.
Ia bilang, pada prinsipnya KSO tetap berkomitmen menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek.
Bahkan, kata dia, proses tersebut akan diupayakan berlangsung secepat mungkin setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.
“Tetap berproses, malah mungkin akan diusahakan secepat mungkin,” katanya. [HD]
