MaxFM Waingapu, SUMBA – Meski berlangsung meriah, Deklarasi Keadilan Ekologis Dunia yang digelar di Taman Sandalwood, Kabupaten Sumba Timur, Sabtu 19 September 2025, tidak dihadiri oleh Gubernur NTT maupun perwakilan pemerintah provinsi. Acara yang diikuti peserta dari Sabang sampai Merauke bahkan perwakilan luar negeri ini justru dihadiri oleh pimpinan tinggi negara.
Baca juga:
Dari Sumba untuk Dunia: Tugu Keadilan Ekologis Diresmikan di Waingapu
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam pidato jelang meresmikan tugu Keadilan Ekologis Dunia menyatakan bahwa dari Sumba lahir sejarah baru untuk peradaban manusia dan kelangsungan lingkungan yang adil dan lestari. Pernyataan tersebut diwujudkan dalam pembangunan Tugu Keadilan Ekologis Dunia yang berdiri tepat di tengah kota Waingapu.
Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, menjelaskan makna filosofis tugu tersebut. “Terdapat simbol Burung Kakatua Jambul Jingga, burung endemik Sumba yang menyebarkan bibit tanaman, melambangkan harapan agar benih kebaikan dari Sumba tersebar ke seluruh dunia,” jelas Umbu Wulang.
Baca juga:
Mengapa Pendapatan dan Tunjangan DPRD Sumba Timur Perlu Ditinjau?
“Selain itu, ada simbol bumi bulat dan perempuan yang menenun. Bagi orang Sumba, bumi identik dengan Ina Tana (Ibu Bumi), dan dalam kepemimpinan kami mengenal Ina Rendi Ama Manu yang menempatkan perempuan sebagai pemimpin peradaban ekologis,” tambahnya.
Menanggapi ketidakhadiran pejabat provinsi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Zenzi Suhadi menyatakan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam acara yang diselenggarakan WALHI. Namun, Zenzi menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut menunjukkan jarak antara pejabat dan rakyat.
“Meskipun ada kegiatan lain di wilayah NTT, setidaknya ada salah satu pejabat provinsi yang bisa hadir untuk menyaksikan peristiwa yang akan memberi dampak bagi Indonesia maupun dunia,” ujar Zenzi.
Baca juga:
Peserta PNLH 2025 Desak Negara Akui dan Lindungi Perempuan Korban Krisis Iklim
Zenzi menambahkan bahwa meski Sumba hanya pulau kecil, peradabannya dapat menjadi contoh bagi daerah dan negara lain. “Dihadiri atau tidak oleh Gubernur NTT, Ketua DPD RI dan perwakilan DPD lainnya telah berjanji akan memperjuangkan keadilan ekologis bagi Indonesia,” pungkasnya. [MaxFMWgp]
