MaxFM Waingapu, SUMBA – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka ruang dialog terbuka bersama ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari seluruh kabupaten/kota se-NTT, Kamis 5 Maret 2026.
Pertemuan yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh perwakilan dari 22 kabupaten/kota dan menjadi ajang penyampaian aspirasi sekaligus klarifikasi terkait isu kepegawaian yang berkembang.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang memimpin langsung dialog tersebut menyatakan, diskusi sengaja dibuka secara transparan agar persoalan PPPK tidak lagi menjadi perbincangan tertutup yang menimbulkan keresahan.
“Saya sengaja membuka diskusi ini secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan secara tertutup. Semua pihak perlu memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keterbukaan ini penting agar tidak ada keputusan mendadak yang merugikan para pegawai,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, berbagai aspirasi mengemuka. Sejumlah PPPK menyampaikan kekhawatiran terhadap wacana pengurangan tenaga kontrak daerah. Tak sedikit pula yang mengungkapkan dampak psikologis akibat ketidakpastian status kepegawaian.
Para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di daerah, menyuarakan harapan agar pemerintah tetap mempertahankan mereka. Bahkan, ada di antara peserta yang menyatakan lebih rela menerima pemotongan gaji dibanding harus kehilangan pekerjaan.
Saat ini, jumlah PPPK di NTT mencapai sekitar 12.000 orang. Dalam waktu dekat, akan ada tambahan sekitar 4.000 PPPK paruh waktu, sehingga total keseluruhan bisa mencapai sekitar 17.000 orang. Namun, jika pembatasan belanja pegawai diberlakukan secara ketat sesuai dengan aturan yang ada, sekitar 9.000 orang berpotensi terdampak.
“Ini yang sedang kita perjuangkan agar tidak terjadi. Saya pribadi tidak ingin ada satu pun PPPK yang dirumahkan,” tegas Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena.
Untuk mencari jalan keluar, Pemerintah Provinsi NTT saat ini gencar berkomunikasi dengan berbagai kementerian di Jakarta. Selain itu, Pemprov juga berencana mengajak para bupati dan wali kota untuk membawa data lengkap kebutuhan PPPK di masing-masing daerah. Aspirasi dari para pegawai juga akan disampaikan kepada DPR RI agar kebijakan yang ada dapat ditinjau kembali.
Di tengah situasi yang masih dinamis ini, Gubernur Melki Laka Lena meminta seluruh PPPK tetap bekerja dengan semangat dan profesional.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua sedang berjuang bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan dan tidak ada yang kehilangan pekerjaan. Mari kita bangun NTT bersama-sama,” pungkasnya. [HD]
