MaxFM Waingapu, SUMBA – Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang berlangsung dari 18 hingga 24 September 2025 di Pulau Sumba, resmi mengukuhkan Boy Jerry Even Sembiring sebagai Direktur Eksekutif Nasional untuk periode 2025–2029. Pertemuan yang dihadiri oleh 487 anggota ini juga memilih tujuh orang Dewan Nasional yang akan memimpin organisasi lingkungan terbesar di Indonesia itu selama lima tahun ke depan.
Baca juga:
Kolaborasi Pemda, Akademisi Hingga Jurnalis, Polres Sumba Timur Kukuhkan Standar Kualitas Layanan
Forum tersebut menegaskan komitmen untuk melawan sistem ekonomi kapitalistik-ekstraktif dan oligarki politik yang dinilai sebagai akar penyebab krisis ekologis yang kian parah di Indonesia. Dalam pernyataan sikapnya, WALHI menyoroti bahwa arah pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif telah mengakibatkan kerusakan lingkungan masif.
Kritik terhadap Food Estate dan Hilirisasi Nikel
WALHI mencatat, proyek food estate (lumbung pangan) yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan justru memicu deforestasi ratusan ribu hektare hutan, merusak lahan gambut, dan merampas tanah adat di Papua dan Kalimantan. Sementara itu, kebijakan hilirisasi nikel yang gencar dipromosikan pemerintah dituding menyebabkan pencemaran, kerusakan pulau kecil, dan penghancuran ekosistem pesisir di Maluku Utara dan Papua Barat.
Baca juga:
Gandeng JR dan RSUD URM, Polres Sumba Timur Bekali Ojol dengan Kemampuan Pertolongan Pertam
Di sisi lain, kebijakan pro-investasi melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba dinilai memperlemah instrumen pengendalian pencemaran. Lemahnya penegakan hukum disebut memberi ruang bagi korporasi untuk melakukan pembakaran hutan, tambang ilegal, dan perampasan wilayah kelola rakyat. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun drastis, bencana ekologis meningkat, dan ribuan warga mengalami kriminalisasi saat mempertahankan ruang hidup mereka.
Soliditas, Bukan Kontestasi
Anggota Dewan Nasional WALHI Torry Kuswardono, dalam Konferensi Pers dengan awak media di Umabara, Kampung Adat Prailiu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Kamis 25 September 2025 mengungkapkan bahwa proses pemilihan pimpinan kali ini lebih mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keteladanan, kolektif, dan kolaboratif. “Proses pemilihan ini haruslah lebih dari sekadar kontestasi. Kami ingin menyatakan bahwa prinsip kerja kami nantinya akan menjadi kawan kerja strategis untuk membangun gerakan soliditas guna melawan kekuatan ekonomi politik yang kapitalistik ekstraktif,” ujar Torry. Atas dasar seruan ini, Boy Jerry dan dewan terpilih dipilih secara aklamasi.
Baca juga:
Paradoks Developmentalisme di Ekosistem Sabana Sumba
Dewan Nasional lainnya, Arie Rompas, menekankan bahwa keadilan tidak datang dengan sendirinya. “Keadilan ekologis harus didasarkan pada daulat rakyat dan demokrasi yang substansial. Saling menguatkan, membangun soliditas dan solidaritas adalah kunci kerja kita nantinya,” tegas Arie.
Wajah Garang untuk Kebijakan yang Meminggirkan Rakyat
Dalam jumpa pers pertamanya dengan awak media setelah terpilih menjadi Direktur Eksekutif Nasional untuk periode 2025–2029, Boy Jerry Even Sembiring menegaskan bahwa WALHI akan menjadi rumah bagi seluruh gerakan untuk membangun gerakan memulihkan Indonesia secara kolektif dan kolaboratif. “Kita harus menuntut negara kembali pada mandat-mandat konstitusionalnya. Secara politik, Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional akan mendesak negara untuk berhenti melakukan tindakan yang militeristik,” kata Boy.
Dia menambahkan, “WALHI akan menunjukkan wajah garangnya bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat. WALHI juga akan hadir dalam setiap gerakan rakyat lintas isu untuk berjuang bersama.” Boy juga mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang destruktif dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Undang-Undang Keadilan Iklim.
Baca juga:
Dandim Sumba Timur: Bakti Sosial Kesehatan Wujud Kedekatan TNI dengan Rakyat
Ke depan, WALHI berkomitmen untuk terus berdiri di garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan dan keselamatan rakyat dengan mengusung narasi anti-kapitalistik, memperkuat pendidikan rakyat, serta menggalang gerakan yang lebih masif untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan lestari. [MaxFMWgp]
