
MaxFM Waingapu, SUMBA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumba Timur Rabu (02/10/2024) melaksanakan program pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Petugas Lapas Waingapu, serta perekaman E-KTP untuk Warga Binaan Pemasyarakatan WBP di Lapas Kelas IIA Waingapu.
Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Sumba Timur melalui Disdukcapil untuk meningkatkan akses, kualitas layanan, serta pemenuhan administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, terutama bagi mereka yang terhalang oleh berbagai kondisi.
Dengan adanya pelayanan ini, diharapkan warga binaan dapat memiliki identitas resmi yang memudahkan mereka dalam berinteraksi dengan layanan publik.
Kepala Lapas Waingapu, Revanda Bangun, menyampaikan apresiasi terhadap gerak cepat Disdukcapil Sumba Timur melaksanakan program ini.
“Ini adalah langkah positif untuk membantu warga binaan kami untuk mendapatkan pemenuhan hak identitas mereka, yang kedepannya dapat digunakan sebagai hak pilih dalam pemilu kepala daerah, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengurusan administratif lainnya,” ujar Kepala Lapas Waingapu, Revanda Bangun.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, Safriyanti Ina Dapadeda menjelaskan pentingnya Identitas Kependudukan Digital dalam era digital saat ini.
“IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online, serta menjamin keamanan dan privasi data kependudukan,dan kami membuka ruang seluas-luasnya baik itu petugas maupun warga binaan menyampaikan kendala terkait administrasi kependudukan,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, Safriyanti Ina Dapadeda.
Pelayanan hari ini dihadiri oleh petugas Lapas waingapu, warga binaan serta para petugas Disdukcapil yang siap membantu proses aktivasi dan perekaman.
Dengan antusiasme yang tinggi, para peserta mengikuti prosedur dengan baik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. [HD]








