Scroll to Top
Tidak Lagi Dibutuhkan, Puluhan PTT di Sumba Timur Diberhentikan
Posted by maxfm on 5th Maret 2021
| 4519 views
DPRD Kabupaten Sumba Timur lakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah. (FOTO: ONI)

MaxFm, Waingapu – Pengangkatan tenaga pegawai tidak tetap (PTT) di Kabupaten Sumba Timur yang sejak tahun 2006 diangkat dengan Surat Keputusan (SK) pimpinan perangkat daerah, sejak tahun 2020 lalu disepakati untuk pengangkatannya dilakukan dengan satu SK yang ditandatangani Bupati Sumba Timur.

Pengangkatan tenaga PTT ini sesungguhnya hanyalah kebijakan kepala daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah karena sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 sudah melarang untuk dilakukan pengangkatan tenaga PTT oleh pemerintah daerah. Karenanya pengangkatan tenaga PTT ini diangkat dengan masa tugas paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.



Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH., M.Si menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur dan berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sumba Timur, Jumat (5/3/2021).

Dijelaskannya jika merujuk pada PP Nomor 48 Tahun 2005 lalu, semua PTT di seluruh Indonesia tidak boleh dilakukan penerimaan lagi. Namun karena adanya kebutuhan dari setiap daerah kemudian dilakukan penerimaan secara terbatas, termasuk di Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan secara parsial di setiap Perangkat Daerah.

Namun untuk pembiayaan honor para PTT sejak tahun 2006, tidak lagi dilaporkan sebagai gaji atau honor dari para PTT melainkan dimasukkan dalam biaya kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dari setiap PTT saat direkrut untuk bekerja di sebuah perangkat daerah.

Mengenai adanya perpanjangan kontrak yang berbeda dari para PTT yang sebagian nya menerima SK perpanjangan dengan masa tugas sampai dengan 28 Februari 2021 lalu dan sebagian lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 mendatang, mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur ini menegaskan hal tersebut terjadi karena sesuai dengan penilaian kinerja dan juga kebutuhan di setiap Perangkat Daerah dan juga ketersediaan anggaran di perangkat daerah tempat tenaga PTT mengabdi.

“Prinsipnya teman-teman kita PTT ini direkrut untuk mengabdi pada satu bidang tugas yang harus dikerjakan seperti cleaning service atau penata taman hingga ada juga di Satpol PP. Jadi prinsipnya kalau tugas yang selama ini dikerjakan pegawai PTT ini, kemudian tidak lagi ada untuk dikerjakan, berarti tenaga PTT nya tidak lagi kita perpanjang,” ungkapnya.



Mengenai permintaan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ayub Tay Paranda, Jhon David, Eben Ranggambani, Yosua Katanga Maujawa, hingga Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq bersama dua wakil ketua DPRD, Yonathan Hani dan Umbu Kahumbu Nggiku yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan SK tersebut, khusus bagi mereka yang perpanjangan SK nya hanya sampai 28 Februari agar dapat dipanggil kembali jika dibutuhkan kembali, Sekda Warandoy mengaku semua pendapat tersebut ditampung dan akan dipertimbangkan ke depan, dengan syarat sang PTT juga berkinerja baik selama ini.

“Kalau untuk usulan-usulan yang bapak-bapak anggota DPRD dan menyangkut kepentingan politik kami tampung dan nanti dikomunikasikan dengan bupati dan wakil bupati. Karena kami (ASN) mengatur yang berhubungan dengan regulasi saja,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BK dan PSDMD) Kabupaten Sumba Timur, Thomas Peka Rihi kepada wartawan usai rapat di lobi lantai satu DPRD Kabupaten Sumba Timur menjelaskan jumlah PTT di semua perangkat daerah dan satuan kerja di Sumba Timur saat ini sebanyak Total PTT 2.463 dan sampai dengan saat ini proses perpanjangan kontrak masih terus berjalan.




“Yang sudah kita SK kan sampai dengan sekarang baru sebanyak 928 dan masih terus berproses untuk yang sisa. Sedangkan yang SK nya berlaku sampai dengan 28 Februari 2021 sampai dengan saat ini ada 24 orang,” jelasnya.

Mengenai apakah PTT yang tersisa akan di SK kan masih tetap menggunakan nama Mantan Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora, Thomas menjelaskan sesuai dengan usul-saran yang disampaikan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur dalam RDP tersebut, pihaknya akan melihat kembali rujukan aturan yang ada untuk menyesuaikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.(ONI)

Print Friendly, PDF & Email
Show Buttons
Hide Buttons