Scroll to Top
Sengketa Demosi ASN Sumba Timur: PTUN Kupang Perintahkan Pemulihan Harkat dan Jabatan Penggugat
Posted by maxfm on 16th November 2026
Nanga Ranja Rua dan Oktavianus Takanjanji dua ASN dalam Jumpa Pers di PC Corner Cafe & Restaurant, Senin, 16 November 2026

MaxFM WAINGAPU, SUMBA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang memutus sengketa hukum terkait keputusan mutasi dan demosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada 12 November 2026.


Dalam amar putusannya, majelis hakim membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumba Timur tertanggal 21 April dan mewajibkan Bupati Sumba Timur selaku tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat para penggugat ke jabatan yang setara pada eselon 3A atau kelas jabatan 12.

Nanga Ranja Rua (Nanga) dan Oktavianus Takanjanji (Vian) dua ASN dari 3 orang yang menggugat Bupati Sumba Timur dalam Jumpa Pers di PC Corner Cafe & Restaurant, Senin, 16 November 2026 menjelaskan Majelis Hakim PTUN Kupang menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

“Selain membatalkan dan mewajibkan pencabutan SK bupati tersebut, pengadilan juga menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara,” jelas Nanga.

Putusan ini ujarnya menindaklanjuti gugatan 3 orang ASN yang mengalami penurunan jabatan (demosi) yang menggugat dengan nomor perkara yang terdaftar di PTUN Kupang dengan nomor 26, 27, dan 28.

Nanga menambahkan sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan, para ASN telah menempuh upaya administratif sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021. Mereka telah mengajukan keberatan kepada Bupati Sumba Timur, bersurat ke BKN, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, hingga mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak tiga kali di DPRD Sumba Timur.



“Namun, karena tidak ada jawaban resmi maupun penyelesaian persuasif dari Pemda Seumba Timur selama masa tenggang 21 hari, para penggugat akhirnya mendaftarkan gugatan ke PTUN pada hari ke-85 dari batas maksimal 90 hari,” ujar perwakilan penggugat Nanga.

Sementara itu ditempat yang sama, perwakilan ASN lainnya yang ikut menggugat Vian menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil demi memulihkan harga diri dan martabat yang terganggu akibat demosi yang dinilai melanggar aturan kepegawaian.

“Berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 4 Mei, tindakan tersebut dipastikan merupakan demosi, padahal pihaknya sebagai ASN memiliki catatan disiplin dan evaluasi kinerja yang sangat baik, selain itu, pihaknya juga menyoroti penggunaan aplikasi IMUT oleh BKD yang dipaksakan tanpa pelatihan matang bagi admin teknis,” ujar Vian.

Para penggugat mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sumba Timur untuk bertanggung jawab penuh serta segera menindaklanjuti keputusan hukum yang telah berkekuatan ini.

Nanga dan Vian mewakili tiga orang penggugat juga menyatakan bahwa jika BKD dan Baperjakat tidak mampu memberikan pertimbangan hukum yang tepat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), pejabat terkait seharusnya berjiwa besar untuk mengundurkan diri.


Meski demikian, Nanga dan Vian sebagai ASN menegaskan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewajiban pelayanan publik secara profesional.

Masih penjelasan Nanga dan Vian setelah putusan PTUN yang memenangkan gugatan pihaknya, mereka pasrah dan tidak menuntut Pemda Sumba Timur untuk mengembalikan mereka ke jabatan sebelumnya.

“Apapun keputusan Bupati Sumba Timur setelah putusan PTUN ini, kami siap terima, bagi kami yang penting kami sudah mendapatkan kebenaran soal aturan yang menyebakan kami di demosi di PTUN Kupang,” ujar Vian dan diaminkan Nanga. [HD]

Show Buttons
Hide Buttons
;