MaxFM WAINGAPU, SUMBA – Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas instansi dalam penegakan hukum di kawasan pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Sumba Timur menyelenggarakan Dialog Interaktif bertajuk “Penegakan Hukum Terintegrasi di Kawasan Pelabuhan Waingapu”, pada Senin, 9 November 2026, bertempat di Studio Max FM Waingapu.
Kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube MaxFM Waingapu ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Wiradhyaksa Moch. H. Putra, dan Kepala KSOP Kelas IV Waingapu, Fadly Afand Djafar.
Dialog interaktif ini menjadi ruang komunikasi dan pertukaran pandangan antara unsur penyelenggara pelabuhan dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya membangun koordinasi yang efektif dalam mendukung penegakan hukum di kawasan pelabuhan.
Kawasan pelabuhan merupakan salah satu pusat aktivitas transportasi, perdagangan, dan pelayanan publik yang melibatkan berbagai instansi serta pemangku kepentingan. Kompleksitas aktivitas tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi yang kuat agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam dialog tersebut, Kepala KSOP Kelas IV Waingapu, Fadly Afand Djafar, menegaskan bahwa pendekatan pembinaan dan pencegahan harus menjadi bagian utama dalam membangun kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran. Namun demikian, penegakan aturan tetap harus dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.
“Prinsip kami adalah mengedepankan pembinaan dan memperkuat langkah-langkah pencegahan. Namun, kami tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Keselamatan jiwa manusia merupakan prioritas utama yang harus senantiasa dijaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelabuhan tidak hanya berorientasi pada kelancaran pelayanan dan operasional, tetapi juga harus didukung oleh kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan yang optimal, serta koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi penting untuk menciptakan tata kelola pelabuhan yang tertib, aman, profesional, dan memiliki kepastian hukum.
Sementara itu, dari perspektif penegakan hukum, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Wiradhyaksa Moch. H. Putra, turut memberikan pandangan mengenai pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mendukung terciptanya tata kelola kawasan pelabuhan yang tertib dan berlandaskan hukum.
Melalui dialog interaktif ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta komitmen bersama untuk memperkuat sinergitas antara KSOP Waingapu dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur, termasuk dengan unsur terkait lainnya, dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di kawasan Pelabuhan Waingapu.
Sinergi lintas instansi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pelabuhan yang profesional, berintegritas, serta menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Karena pada akhirnya, keselamatan jiwa manusia adalah prioritas utama. [Tim]
