MaxFM Waingapu, SUMBA – Dalam satu dekade terakhir, pariwisata Sumba berkembang pesat. Setelah terpukul pandemi COVID-19, tren kunjungan kembali melonjak. Pulau ini bahkan mulai dipromosikan dengan adagium populer: “Bali Masa Lalu, Labuan Bajo Masa Kini, dan Sumba Masa Depan.” Daya tarik utamanya adalah ekosistem sabana—hamparan bukit dan padang rumput yang berpadu dengan pesona budaya Marapu dan pantai yang indah. Sabana bukan sekadar lanskap, melainkan lifescape—ruang hidup yang membentuk identitas sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Sumba (Li, 2014).
Baca juga:
Dandim Sumba Timur: Bakti Sosial Kesehatan Wujud Kedekatan TNI dengan Rakyat
Namun di balik pesona itu, terdapat paradoks pembangunan. Pertumbuhan pariwisata dan masuknya investasi justru mengancam ekosistem sabana yang menjadi modal utama daya tarik Sumba. Pertanyaannya: apakah Sumba benar-benar menuju masa depan cerah, atau justru Sumba Tanpa Masa Depan?
Baca juga:
Dari Sumba untuk Dunia: Tugu Keadilan Ekologis Diresmikan Tanpa Kehadiran Pejabat Provinsi
Paradoks yang Mengemuka
Masyarakat adat sebagai penjaga alam, tapi terpinggirkan. FAO (2020) menegaskan bahwa masyarakat adat adalah pelindung utama keanekaragaman hayati global. Namun di Sumba, komunitas yang masih hidup dengan tradisi Marapu justru mengalami eksklusi ekologi. Masuknya investasi skala besar—seperti perkebunan tebu PT MSM—merampas ruang ritual, sumber air, dan hutan yang menjadi pusat kehidupan mereka. Hilangnya masyarakat adat berarti hilangnya pelindung sabana.
Tradisi pacuan kuda yang terancam. Pacuan kuda, tradisi lintas kelas sosial, bergantung pada ketersediaan padang sabana sebagai sumber pakan ternak. Investasi industri ekstraktif mempercepat degradasi padang rumput, sehingga dalam satu dekade ke depan tradisi ini bisa kehilangan daya tarik wisata.
Pangan adaptif yang dimarjinalkan. Sabana menyediakan pangan lokal yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti ubi-ubian liar iwi/gadung (Dioscorea hispida). Namun praktik konversi lahan dan monokultur menggantikan sumber pangan ini dengan komoditas yang tidak sesuai dengan ekologi sabana. Proses ini memperdalam marginalisasi pangan lokal (Makambombu, 2023).
Ekowisata vs. ekstraktivisme. Event internasional seperti Tour de En Te Te menampilkan sabana sebagai panggung atraksi. Tetapi alih fungsi lahan untuk industri ekstraktif terus mengurangi luas sabana. Kebakaran padang yang berulang menambah ancaman nyata bagi daya tarik wisata. Janji kesejahteraan yang kontradiktif. Investasi skala besar dibuka demi menciptakan lapangan kerja. Namun di lapangan, masyarakat kehilangan mata pencaharian tradisional. Di Wanga, misalnya, warga harus menjual ternak karena padang penggembalaan hilang. Lapangan kerja baru hadir, tapi lapangan kerja lama hilang, menimbulkan paradoks pembangunan.
Baca juga:
Dari Sumba untuk Dunia: Tugu Keadilan Ekologis Diresmikan di Waingapu
Akar Masalah
Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, ST., MT., dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XIV tanggal 18 September 2025 mengakui, sabana masih sering dipandang sebagai “tanah kosong” atau sekadar padang penggembalaan yang tidak produktif. Pandangan konservatif ini mengabaikan fungsi sabana yang lebih kompleks: menjaga keseimbangan hidrologis, habitat keanekaragaman hayati, penyerap karbon, serta penopang ekonomi lokal berbasis ternak.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ekosistem sabana menyimpan karbon lebih stabil di dalam tanah dibandingkan pepohonan. Lebih dari 50% cadangan karbon organik tanah hingga kedalaman satu meter berasal dari sistem akar dan biomassa bawah tanah (Wigley et al., 2020; Coetsee, 2023; Zhou et al., 2023). Artinya, mempertahankan sabana tidak kalah efektif dibandingkan reforestasi dalam mitigasi iklim. Ini menjadi kritik tajam terhadap kebijakan yang cenderung memprioritaskan carbon trading berbasis reforestasi, alih-alih menjaga kemampuan alami sabana.
strong>Jalan Perubahan
Untuk mengatasi paradoks ini, perlu langkah konkret, antara lain: Pertama, Pengakuan ekosistem sabana sebagai kawasan esensial. Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil harus mendorong pengakuan sabana sebagai Kawasan Ekosistem Esensial setara dengan mangrove, karst, dan rawa. Kedua, riset kolaboratif. Universitas, LSM, dan pemerintah daerah perlu menghasilkan bukti sosial dan kultural tentang manfaat sabana guna mempercepat pengakuan nasional. Ketiga, pembangunan holistic-terintegratif. Strategi pembangunan di Sumba harus melihat pulau ini sebagai satu kesatuan ekosistem sabana, bukan sekadar wilayah administratif.
Baca juga:
Mengapa Pendapatan dan Tunjangan DPRD Sumba Timur Perlu Ditinjau?
Hanya dengan cara pandang yang lebih adil, ekologi sabana dapat bertahan, dan janji “Sumba Masa Depan” bisa diwujudkan tanpa mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan hidupnya. (Penulis : Dr. Stepanus Makambombu, Stimulant Institute dan mengampu Matakuliah Analisa Kebijakan Publik di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba – Tulisan ini terinspirasi dari Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XIV Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)
