MaxFM Waingapu, SUMBA – Sebanyak 3.549 orang yang masuk dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) secara sah dilantik sebagai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Baca juga:
Dorong Pengusaha Go Global, BRI Peduli Gelar Pelatihan Ekspor UMKM Binaan
Hal ini jelaskan Komisioner KPUD Sumba Timur Elvensias U. M. Awang divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia melalui Whatsapp.
“Adapun proses pelantikan terhadap KPPS dilaksanakan di Kecamatan masing-masing sekabupaten Sumba Timur, sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,” jelas Komisioner KPUD Sumba Timur Elvensias U. M. Awang.
Baca juga:
Bersiap Hadapi Nataru, 14 Kapal PELNI Dilakukan Penyesuaian Rute
Tambah Komisioner KPUD Sumba Timur Elvensias U. M. Awang tugas KPPS menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
Dijelaskannya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumba Timur pada 27 November 2024 akan di lakukan pada 507 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri dari 506 TPS reguler dan sebanyak 1 (satu) TPS khusus.
Masih penjelasan Komisioner KPUD Sumba Timur Elvensias U. M. Awang, rincian KPPS yang telah terlantik yaitu sebanyak 3.542 bertugas pada TPS reguler dan sebanyak 7 orang bertugas pada TPS lokasi khusus yaitu bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu.
Baca juga:
Bantuan Logistik ke Flores Timur Lewat Laut dan Darat, Empat Bandara Tutup
Dengan demikian tambah Elvensias kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Sumba Timur telah siap untuk menyukseskan seluruh tahapan yang ada.
Sementara itu untuk bimbingan teknis terhadap KPPS jadwalnya dilakukan mulai tanggal 7 sampai dengan 11 November 2024, sehingga pelaksanaan pelantikan akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis yang ada dilakukan oleh PPK dan PPS di wilayah kecamatan masing-masing. [HD]
