MaxFM Waingapu, SUMBA – Pada 5 Maret 2026 lalu pemerintah Tiongkok menurunkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 4,5% hingga 5%. Indonesia perlu menyikapi hal ini dengan seksama, sebab pada tahun 2025 Tiongkok adalah pasar ekspor non migas terbesar Indonesia, sekitar US$64,82 milyar setara 24% total ekspor non migas Indonesia. Di sisi lain, investasi Tiongkok di Indonesia tahin 2025 mencapai US$7,5 milyar, termasuk kategori tinggi.
Penurunan target PDB Tiongkok ini menjadi penting diperhatikan, sebab menurut Mantan Menteri Keuangan Chatib Bisri, setiap perlambatan 1% ekonomi China dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,3%.
Lalu, apa yang perlu dicermati para pelaku usaha di Pulau Sumba, NTT?
Peringatan dari Tiongkok itu tak lepas dari risiko stagflasi global yang dipicu oleh eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan kawasan Teluk per Maret 2026. Hal ini menjadi tantangan ganda bagi sektor ritel dan kepariwisataan yang memiliki peran istimewa dalam kehidupan ekonomi 4 kabupaten di Pulau Sumba.
Stagflasi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi melambat atau stagnan sementara inflasi melonjak. Stagflasi memberikan tekanan pada daya beli masyarakat dan biaya operasional bisnis secara simultan. Sebab, kenaikan harga BBM dunia akan meningkatkan biaya transportasi dan produksi, menyebabkan cost-push inflation.
Di sektor ritel, strategi utama yang dapat diadopsi adalah efisiensi operasional melalui digitalisasi rantai pasok dan penyesuaian bauran produk (product mix) untuk mempertahankan margin di tengah kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga energi global.
Sementara itu, sektor pariwisata bertransformasi dengan memperkuat resiliensi kolektif dan diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada wisatawan mancanegara yang sensitif terhadap gejolak biaya penerbangan internasional.
Di Pulau Sumba, dinamika ini terlihat dari fluktuasi data kunjungan wisatawan. Meskipun terdapat tren pemulihan pascapandemi, risiko stagflasi mengancam momentum pertumbuhan tersebut. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, total kunjungan wisatawan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 41.524 orang, yang terdiri dari 36.242 wisatawan nusantara dan 5.282 wisatawan mancanegara. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi (sekitar 87%) pada pasar domestik.
Strategi bisnis di Sumba kini diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis komunitas untuk menekan biaya operasional yang mahal, sekaligus menawarkan nilai autentik yang tidak mudah tergantikan oleh destinasi pesaing.
Sektor ritel di Sumba menghadapi tantangan unik berupa biaya distribusi yang tinggi karena ketergantungan pada pasokan dari luar pulau. Dengan ancaman stagflasi, pelaku usaha ritel di Sumba perlu untuk mulai mengoptimalkan pemanfaatan produk lokal demi menekan ketergantungan pada barang impor atau barang yang memerlukan biaya logistik tinggi.
Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi NTT pada 2026 tetap tumbuh di kisaran 5,54%, namun memperingatkan adanya risiko global yang dapat menggerus daya beli. Oleh karena itu, strategi penetapan harga (pricing) yang dinamis dan penguatan ekosistem pembayaran digital menjadi kunci bagi peritel lokal untuk tetap relevan dan menjaga arus kas tetap sehat di tengah ketidakpastian.
Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel per awal Maret 2026 berpotensi memangkas bisnis pariwisata nasional hingga 30% jika eskalasi terus berlanjut.
Bagi Sumba, mitigasi risiko ini dapat dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi kreatif yang melengkapi pengalaman wisata, seperti tenun ikat dan kuliner lokal, sehingga lama tinggal (length of stay) wisatawan yang rata-rata mencapai tiga malam dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung pariwisata berkelanjutan di Sumba Barat Daya, misalnya, ditargetkan untuk menjaga angka pengangguran terbuka tetap rendah di kisaran 2,63% hingga 2,81%.
Strategi pengelolaan bisnis di Sumba dalam menghadapi stagflasi dapat berfokus pada keseimbangan antara efisiensi biaya dan inovasi nilai. Sektor pariwisata harus terus beralih ke model “kualitas di atas kuantitas” dengan menyasar segmen pasar yang lebih resilien, sementara sektor ritel perlu memperkuat kemitraan lokal untuk menciptakan rantai pasok yang lebih pendek dan efisien.
Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi regional NTT yang pada akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,14%, pelaku usaha yang adaptif terhadap perubahan struktur biaya energi dan pergeseran perilaku konsumen akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan melewati badai stagflasi global ini. [Penulis : Ronny H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting]
(Sudah didiskusikan di Radio Max FM Waingapu, Selasa 10 Maret 2026 di Acara Strategi Bisnis Mulai 18.00 WITA)
