MaxFM Waingapu, SUMBA – Menanggapi berbagai isu yang beredar terkait kepemilikan tanah di Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mencuat ke permukaan dan di media sosial, Kuasa Hukum Keluarga Besar Nggoti Aris Manja Palit memastikan keabsahan sertifikat tanah yang diterbitkan negara melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada 2014.
Baca juga:
GMKI dan AMAN Janji Akan Terus Kawal Kejelasan Status Tanah Marga Kalawua
Pernyataan ini disampaikan Aris dalam konferensi pers di Waingapu, Selasa (28 Oktober 2025), yang turut dihadiri oleh Umbu Radja, Umbu Amar Bala Nggiku, dan Yohanis Mbakurawa selaku Kepala Desa Praimadita.
“Sejak pengukuran awal tanah di desa Praimadita, desa Ananjaki, dan Desa Nggongi, seluruh proses dilakukan secara transparan, terbuka dan melibatkan masyarakat. Tidak ada keberatan dari masyarakat ketika pengukuran dilakukan oleh pihak BPN. Semua prosedur dijalankan sesuai aturan, hingga sertifikat resmi atas nama Keluarga Besar Nggoti diterbitkan,” jelas Aris dalam pernyataannya.
Baca juga:
SMP Katolik Andaluri Waingapu : Berpikir Kritis Menulis Etis Untuk Indonesia Cerdas
Namun, ketenangan pemilik sertifikat mulai terusik pasca meninggalnya Umbu Yadar, salah satu ahli waris, pada 8 Juli 2019. Aris menyebut, seorang bernama Nggaba Tarabiha kemudian melakukan penyerobotan dengan memagari lahan seluas 48 hektare. Kasus ini dilaporkan ke kepolisian dan berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Waingapu.
“Putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan bersalah, dan itu memperkuat fakta bahwa objek tanah dimaksud adalah sah milik Keluarga Besar Nggoti,” papar Aris.
Baca juga:
BPJS Kesehatan Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025
Konflik kembali muncul pada 2023, ketika sekelompok orang yang mengaku berasal dari marga Kalawua mengklaim tanah tersebut. Aksi penancapan papan ancaman, penebangan pohon, dan pembakaran lahan di sekitar Pantai Malaikababa turut terjadi. Keluarga Nggoti pun kembali melapor ke kepolisian. Konflik 2023 ini akhirnya menemui titik damai melalui proses mediasi. “Keluarga Nggoti memilih jalan maaf demi ketenangan bersama,” ujarnya.
Aris melanjutkan, ketegangan kembali memanas pada September 2025. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumba Timur dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumba Timur, menggelar aksi dalam kegiatan WALHI dengan membawa poster berisi tuntutan penyelamatan tanah ulayat Kalawua dan perlawanan terhadap mafia tanah. Aksi ini, menurut Aris, tidak hanya berhenti di lapangan, tetapi juga menjalar ke media sosial dengan berbagai tuduhan bahwa Keluarga Nggoti merampas tanah.
Baca juga:
Haru dan Sukacita, Penyandang Disabilitas Sumba Timur Doakan Kebaikan untuk Golkar
“Framing negatif di media sosial telah mencederai nama baik keluarga kami. Tuduhan-tuduhan tanpa dasar itu sangat melukai harkat keluarga besar Nggoti yang selama ini patuh pada hukum dan administrasi negara,” tegasnya.
Aris memperingatkan bahwa aksi di media sosial tersebut berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selaku kuasa hukum, ia menyatakan dengan tegas dan gambalang akan mengambil langkah hukum jika serangan digital tersebut terus berlanjut.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi ketika fitnah menggantikan fakta, hukum harus bicara. Tidak ada ruang bagi ujaran kebencian di ruang publik yang menyesatkan,” Aris mengingatkan.
Baca juga:
Kami Merasa Diperhatikan: Sambutan Hangat Warga untuk Pasar Murah HUT Golkar
Diakhir jumpa pers pengacara Aris Manja Palit memastikan bila fitnah, framing negatif terus berlanjut pihaknya akan mengambil langkah hukum. “Entah hari ini, atau esok, atau lusa, kami akan melakukan pelaporan terhadap aliansi ini, khususnya ketuanya, baik itu GMKI maupun AMAN,” tegas Aris Manja Palit [MaxFMWgp]
