Scroll to Top
Stunting Harus Ditangani Secara Serius
Posted by maxfm on 8th September 2021
| 226 views
Bupati Sumba Timur Drs. Khristofel Praing, M.Si., saat membuka acara Rembuk Stunting Kabupaten Sumba Timur yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (07/09/2021) [Foto: Istimewa]

MaxFM, Waingapu – Penanganan stunting tidak boleh dilakukan dengan cara normatif, karena itu semua perangkat daerah yang berhubungan dengan penanganan stunting harus lebih serius dalam memberikan penanganannya.



Bupati Sumba Timur, Drs. Khristofel Praing, M.Si., menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Sumba Timur, Selasa (07/09/2021). Ditegaskannya penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara normatif karena menyangkut masa depan generasi Sumba Timur.

Kata Bupati Sumba Timur Khristofel Praing stunting adalah persoalan masa depan anak bangsa sehingga tidak boleh ditangani secara parsial apalagi dibarengi dengan ego sektoral. Karenanya penanganan stunting harus dikerjakan dalam semangat kolaboratif, sehingga target menekan angka stunting di Kabupaten Sumba Timur berada di bawah 20 persen di akhir tahun 2021 dapat tercapai.

“Kita harus tangani sejak kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, agar tidak lahir lagi anak-anak stunting baru,” tegasnya.




Khris juga meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumba Timur untuk memetakan data penduduk di Sumba Timur sesuai dengan klasifikasinya, agar Kabupaten Sumba Timur bisa segera memiliki satu data sehingga penanganan setiap permasalahan di Sumba Timur berbasis data yang benar.

“Paling lambat tahun 2022 Sumba Timur sudah harus memiliki satu data stunting untuk mendukung program penanganan stunting dari pemerintah provinsi NTT,” tegasnya.



Bappeda juga diminta untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi PKK tingkat kecamatan agar dapat mengkoordinir PKK di tingkat desa dalam penanganan stunting yang terkoordinir. Karena menurutnya stunting tidak bisa hanya diurus oleh dinas kesehatan, tetapi juga dinas pertanian, Bappeda, juga PKK dan pemerintah desa.

“Alokasi dana desa juga harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif dalam penanganan stunting,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur ini juga menegaskan kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumba Timur untuk menyerahkan baginya data klasifikasi desa, mulai dari desa tertinggal sampai dengan desa mandiri atau desa maju, agar bisa jadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan ke depan.



“Tolong DPMD serahkan data desa sangat tertinggal, tertinggal, mandiri, hingga maju dalam dua minggu,” tandasnya.(ONI)

Print Friendly, PDF & Email
Show Buttons
Hide Buttons