MaxFM, Waingapu – Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora M.Si menyerukan agar pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Sumba Timur 9 Desember 2020 mendatang harus diikuti secara tenang, bebas dan gembira tanpa tekanan dan intimidasi dari siapapun.
Seruan ini disampaikan Bupati Sumba Timur yang juga akrab disapa GBY dalam pidatonya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Proklamasi kemerdekaan Indonesia, tingkat Kabupaten Sumba Timur yang berlangsung di lapangan upacara Kantor Bupati Sumba Timur, Senin (17/8/2020).
Ditegaskannya, partisipasi pemilih perlu didorong peningkatannya agar setiap penduduk yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil.
Selanjutnya GBY juga menguraikan, dalam berpolitik harus mengedepankan perilaku politik yang santun dengan cara menghargai perbedaan pilihan. Karena kedewasaan berpolitik akan diuji seberapa mampu pengendalian diri setiap orang dalam merespons dinamika politik yang terjadi di Sumba Timur saat ini.
“Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar, perhelatan politik Pemilukada sifatnya hanya sementara dan akan berakhir ketika menghasilkan bupati dan wakil bupati yang definitif,” urainya.
Menurutnya, secara sosio cultural seluruh elemen masyarakat Sumba Timur akan kembali menjalani kehidupan yang normal sebagai sesama dalam relasi kekeluargaan, relasi persaudaraan dan persahabatan. Relasi karena hubungan pekerjaan dan profesi, maupun relasi sosial kemasyarakatan lainnya yang saling membutuhkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
“Relasi yang baik dan harmonis jangan dikoyak dan dihancurkan hanya karena perbedaan pilihan. Jangan menempatkan Pemilukada yang sifatnya sesaat itu sebagai segala–galanya yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan mengalahkan sendi-sendi kebaikan dan keharmonisan sebagai sesama,” tegasnya.
Menurutnya semua pihak, baik pemerintah, pimpinan dan pengurus partai politik, para kandidat calon bupati dan calon wakil bupati maupun tim kerja berkewajiban untuk memberikan pedidikan politik yang sehat kepada masyarakat, tidak memprovokasi masyarakat melalui media sosial dan ujaran–ujaran kebencian lainnya yang dapat menyulut kemarahan pihak lain.
“Jangan membuat sesuatu yang sengaja dilakukan untuk mengganggu proses sosialisasi atau kampanye kandidat lain. Sumba Timur perlu kita jaga bersama sebagai tempat yang aman dan damai, kita telah ditakdirkan untuk lahir, hadir dan hidup bersama sebagai saudara dari rahim Ibu pertiwi Sumba Timur tercinta ini,” tegasnya.
Namun untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai tersebut, menurutnya sangat ditentukan oleh bentuk–bentuk komunikasi politik yang terbangun secara verbal, non verbal maupun melalui media, terutama pemanfaatan media sosial. Penyebaran berita–berita hoaks yang memancing dan provokatif serta fitnahan melalui media sosial harus dihindari karena akan memanasi suasana.
“Berpolitik santun dan damai harus menjadi jargon politik Sumba Timur yang berakar pada budaya sopan santun, kental dengan tata kramanya dan saling menghargai sebagai sesama,” tandasnya.(ONI)
