Scroll to Top
Relokasi Dana Desa untuk Penanganan Covid-19
Posted by maxfm on 11th Mei 2020
| 539 views

MaxFM, Waingapu – Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) kini telah melanda 212 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, sehingga semua elemen pemerintah dari pusat sampai desa bersinergi melakukan langkah percepatan pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19. Dana Desa juga ikut melakukan penyesuaian atau realokasi dalam rangka penanganan Covid-19 di desa masing-masing.



Sekretaris Desa Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Robinson R. Paji, SE, dan Sekretaris Desa Wendewa Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Lukas M. Djawa dalam dialog interaktif bersama Radio Max Fm Waingapu, yang didukung Konsorsium Humba Hamu dan Voice Indonesia menegaskan, realokasi Dana Desa sudah berproses sejak Maret 2020 lalu, menyusul keluarnya surat edaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.



Karena itu, sejumlah program kegiatan yang dinilai masih dapat ditunda, ditiadakan dan dialihkan anggarannya untuk Penanganan Covid-19 di desa masing-masing, dengan alokasi maksimal 35% dari dana desa dengan nominal Rp 1,2 Miliar, dan tetap menyesuaikan dengan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kelengkapan lainnya di desa.

“Kami sudah mendata warga masyarakat calon penerima BLT sebanyak 240 KK (Kepala Keluarga), namun kami belum bisa melakukan pencairan karena masih menunggu penyesuaian data untuk menghindari pendobelan dari dana Kemensos (Kementerian Sosial) pemerintah provinsi maupun kabupaten,” jelas Sekretaris Desa Maubokul, Robinson R. Paji.

Menurutnya hal ini dilakukan, karena saat ini hanya data Kemensos yang sudah selesai dilakukan verifikasi dan diketahui calon penerimanya. Sedangkan data calon penerima BLT dari dana APBD I, dan APBD II, hingga saat ini masih dalam proses verifikasi.




“Surat edaran Menteri Desa itu BLT Dana Desa harus disalurkan pada bulan April-Juni, tapi kami mau pastikan tidak ada pendobelan, karena data Kemensos dan Data Calon Penerima pemerintah provinsi dan kabupaten kami masih lihat ada beberapa pendobelan. Jadi kami menanti, agar semua masyarakat yang berhak bisa mendapatkan bantuan ini,” tegasnya.

Selain penyediaan dana BLT bagi warganya, Robinson juga mengaku pihaknya juga sudah melakukan langkah-langkah pencegahan berupa penyediaan tempat cuci tangan bagi masyarakat di tempat-tempat umum, termasuk mengadakan masker kain bagi seluruh masyarakat desa dan sudah dibagikan.

“Kita juga menghimbau masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di rumah masing-masing,” jelasnya.




Senada dengan Robinson, Sekretaris Desa Wendewa Barat, Lukas M. Djawa dari balik telepon dalam dialog interaktif yang dipandu Bung Ray menegaskan, pencairan dana desa untuk masyarakat terdampak juga masih menunggu penyesuaian data dari Kemensos, Pemerintah Provinsi NTT, dan juga Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

“Kita mau memastikan semua masyarakat terdampak bisa mendapatkan bantuan ini. Jadi tidak boleh ada pendobelan, apalagi ada yang terlewatkan,” tegasnya.

Lukas juga menambahkan untuk memastikan warganya bisa menggunakan masker setiap keluar rumah untuk urusan yang mendesak, pihaknya sudah melakukan pengadaan masker sebanyak lebih dari 800 masker dari dana desa dan sudah dibagikan kepada seluruh masyarakat Wendewa Barat.



“Kami mendapatkan dukungan juga dari teman-teman Konsorsium Humba Hamu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Covid-19 ini. Kita juga melibatkan masyarakat dalam pengadaan masker kain ini, sehingga warga yang bisa jahit semua kita libatkan. Jadi uang yang kita keluarkan kembali ke masyarakat desa kita juga,” urainya.

Walau demikian keduanya berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi dapat memikirkan juga tentang nasib anak-anak pekerja dari Sumba yang saat ini sedang bekerja diluar Sumba, terutama yang berada diluar NTT, yang kini menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karena tentunya kebutuhan hidup pasca tidak lagi memiliki pekerjaan akan sangat sulit terpenuhi.



“Kami memiliki kesulitan dalam menjawab pertanyaan masyarakat bagaimana nasib anak-anak Sumba yang terkena PHK diluar daerah tapi tidak bisa pulang Sumba. Semoga pemerintah daerah bisa memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka,” tandas Lukas.(TIM)

Print Friendly, PDF & Email
Show Buttons
Hide Buttons