MaxFM, Kupang – Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur mengajukan klaim di hadapan Prosiding Khusus PBB untuk Australia atas bahaya lintas batas dalam petaka lingkungan rig minyak lepas pantai dunia.
Sepuluh Tahun setelah Tumpahan Minyak Montara, salah satu petaka lingkungan anjungan minyak lepas pantai terburuk di dunia, Timor Barat dan Masyarakat Nusa Tenggara Timur mengajukan klaim atas kerusakan lintas batas terhadap Australia pada 5 Desember 2019.
Diwakili oleh pengacara hukum internasional publik terkenal Monica Feria-Tinta, seorang pengacara yang berpraktik di Bar Inggris & Wales, klaim diajukan di hadapan Pelapor Khusus untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan David R. Boyd, Pelapor Khusus untuk Kemiskinan Ekstrim Philip Alston, Pelapor Khusus untuk Limbah Beracun Mr Baskut Tuncak,dan Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Hal ini dikemukakan Ferdi Tanoni, Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara kepada pers hari ini, Senin (9/12/2019.
Monica Feria-Tinta, yang berbicara untuk para penuntut menyatakan: “Klaim tersebut, yang diajukan atas nama 13 kabupaten di Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, adalah klaim hak asasi manusia ‘diagonal’ yang mencengangkan, yang ditetapkan untuk menciptakan preseden penting tentang reparasi bagi kerusakan lintas batas,” tambah Tanoni.
Pada akhir tahun 2009, Komisi Penyelidikan yang dibentuk oleh pemerintah Australia untuk memeriksa penyebab Tumpahan Minyak Montara, menemukan bahwa PTTEP Australasia ((Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEPAA), operator, “tidak mengamati praktik ladang minyak yang masuk akal di lapangan minyak Montara “dan bahwa” kekurangan utama dalam prosedur perusahaan tersebar luas dan sistematis, langsung mengarah ke Ledakan “.
Komisi juga menemukan bahwa otoritas Australia yang mendelegasikan regulator nya, Departemen Sumber Daya Northern Territory” tidak cukup rajin ”tetapi“ mengadopsi pendekatan minimalis terhadap tanggung jawab pengaturannya ”.
Terlepas dari kenyataan bahwa Komisi Penyelidikan Montara mengakui bahwa “bukti sebelum Penyelidikan menunjukkan bahwa hidrokarbon memasuki perairan Indonesia dan Timor Leste secara signifikan”, Australia mengabaikan masyarakat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak tumpahan dan permintaan mereka akan keadilan,lanjut mantan agen Imigrasi Australia untuk Incdonesia Timur ini.
Klaim internasional berpendapat bahwa Australia melanggar aturan dasar hukum internasional umum tentang Pencegahan Bahaya Lintas Batas dari Kegiatan Berbahaya, hingga merugikan Orang Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur, antara lain aturan dasar pencegahan yang tercermin dalam Pasal 3 Hukum Internasional.
Naskah Komisi tentang Pencegahan Bahaya Lintas Batas dari Kegiatan Berbahaya, yang menyatakan “Negara asal harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah bahaya lintas batas yang signifikan atau dalam hal apa pun untuk meminimalkan risiko dari pada nya” dan prinsip 21 dari Deklarasi Stockholm, yaitu:
Negara memiliki, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan Negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.
Klaim tersebut berpendapat bahwa hak rakyat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur atas lingkungan yang sehat telah dilanggar oleh tumpahan, dengan semua elemen substantif yang meliputi hak ini termasuk hak untuk hidup bermartabat dan hak atas iklim yang aman, air bersih , makanan sehat, lingkungan tidak beracun tempat tinggal, bekerja, belajar dan bermain, dan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat.
Komunikasi dengan Prosedur Khusus PBB menyatakan: “banyak upaya melibatkan Australia untuk mengatasi keluhan masyarakat Timor Barat dan Nusa Tenggara Timur telah diabaikan hingga saat ini. Karena alasan itulah [masyarakat yang terkena dampak] tidak memiliki pilihan lain selain mengangkat masalah ini ke tingkat internasional, mencari intervensi PBB. ”
Masyarakat mencari reparasi untuk petaka dan jaminan tidak akan terjadi pengulangan, demikian ujar pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timor, Ferdi Tanoni.
