MaxFM Waingapu, SUMBA – Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Baca juga:
Hanya Bebas Dua Hari, Sekretaris KPU Sumba Timur Kembali Ditahan
Sepanjang tahun 2025, sejumlah pejabat pusat melakukan kunjungan kerja ke Sumba Timur, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Setiap kunjungan membawa agenda penguatan pembangunan sektor prioritas.
Dalam dialog dan pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyampaikan komitmen untuk mendukung percepatan infrastruktur dasar, mulai dari penyediaan air bersih di kawasan transmigrasi, peningkatan kualitas jalan strategis, perbaikan pelabuhan, hingga pemerataan akses listrik di pedalaman. Saat ini, tercatat masih ada 23 desa di Sumba Timur yang belum teraliri listrik dan menjadi fokus program pemerintah.
Perhatian pemerintah pusat ini menjadi angin segar di tengah kondisi anggaran daerah yang terbatas dan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap dituntut memainkan peran aktif agar semua usulan pembangunan berjalan sesuai standar yang dipersyaratkan kementerian.
Baca juga:
Wabup Sumba Timur Dengarkan Keluh Kesah Penyandang Disabilitas
“Kita terus bangun komunikasi dan koordinasi di kementerian. Mereka tentu akan memprioritaskan pengajuan yang datanya paling lengkap dan valid,” ujar Asisten II Setda Sumba Timur, Yulius Ngenju, dalam konferensi pers yang digelar Kamis, 27 November 2025, di ruang kerja Wakil Bupati Sumba Timur.
Asisten II menambahkan bahwa dirinya juga telah mengikuti pertemuan tingkat nasional di Bogor bulan lalu, yang membahas pengembangan infrastruktur kawasan selatan Indonesia, khususnya wilayah yang berbatasan dengan Australia. Dalam forum tersebut, Pemkab Sumba Timur mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, hingga fasilitas umum lainnya yang kini telah masuk daftar agenda nasional.
Di sektor air bersih, pemerintah daerah masih melengkapi dokumen – dokumen teknis yang dibutuhkan kementerian terkait, terutama untuk penguatan layanan air di kawasan transmigrasi. “Soal kelengkapan dokumen ini menjadi hal penting karena kalau tidak lengkap bisa berpengaruh pada berjalan atau tidaknya kebijakan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara di Kecamatan Mahu. Pembangkit ini memanfaatkan aliran Sungai Patamawai yang selama ini menjadi sumber air utama masyarakat dan kini juga menjadi sumber penerangan bagi lebih dari 500 kepala keluarga.
Baca juga:
Myze Hotel Waingapu: Wajah Baru Hospitality Premium di Sumba Timur
PLTMH berkapasitas 128 kilowatt tersebut melayani 105 sambungan listrik, termasuk sekolah, puskesmas, gereja, dan kantor pemerintah. Pemerintah pusat berencana menambah fasilitas agar dua dusun yang belum teraliri listrik juga dapat terlayani dalam waktu dekat.
Menurut Kementerian ESDM, Sumba Timur memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Hal ini terlihat dari banyaknya sungai dan air terjun di lembah-lembah sabana yang dapat dikembangkan sebagai pembangkit listrik skala kecil. Wamen ESDM juga mengingatkan bahwa secara nasional masih terdapat 10.078 desa yang belum teraliri listrik, dan sebagian berada di Sumba Timur, sehingga wilayah ini tetap menjadi prioritas.
Bagi warga Desa Wairara, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga simbol kemajuan. Aktivitas ekonomi kini dapat berlangsung lebih lama, sementara anak-anak memperoleh kesempatan belajar lebih optimal. Meski demikian, akses jalan menuju desa masih menjadi tantangan besar untuk memastikan manfaat listrik dapat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Baca juga:
Bank NTT Cabang Waingapu Dorong Solusi Tantangan Ekonomi Pendidikan di Peringatan Hari Guru
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kesiapan teknis dari pemerintah daerah, Sumba Timur menargetkan seluruh agenda pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat sasaran mulai 2026. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap proses agar desa-desa terpencil benar-benar merdeka dari gelap dan bergerak menuju kemajuan bersama Indonesia. [MaxFM]
