Scroll to Top
Sumba Timur Miliki 33 FKTP
Posted by maxfm on 23rd November 2020
| 386 views
Suasa Diskusi Media – BPJS Kesehatan Waingapu (18/11/2020) [Foto: Heinrich Dengi]

MaxFM, Waingapu – Kabupaten Sumba Timur memiliki 33 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melayani masyarakat Sumba Timur yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

33 FKTP ini tersebar di Kota Waingapu, Ibukota Kabupaten Sumba Timur dan 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Timur.

Data ini sebagaimana disampaikan Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Diana Mahartini, dalam diskusi bersama awak media yang dilaksanakan di Aula Casa Candara, Rabu (18/11/2020). Dijelaskannya 33 FKTP ini merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan non emergency.

Diuraikannya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan akan mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Dimana jika dalam pemeriksaan dokter di FKTP peserta BPJS Kesehatan terdekat dan pasien membutuhkan pemeriksaan dan perawatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), sesuai diagnosis dokter di FKTP.




“Kalau butuh perawatan lebih, berarti dirujuk ke FKTL. Namun untuk pasien emergency, langsung dibawa ke FKTL, dan tidak perlu ke FKTP,” ungkapnya.

Ditambahkannya, BPJS Kesehatan Cabang Waingapu pelayanannya mencakup empat kabupaten di Pulau Sumba. Karena itu, untuk wilayah Kabupaten Sumba Tengah terdapat sembilan FKTP, Sumba Barat sebanyak 17 FKTP, dan Sumba Barat Daya adalah kabupaten dengan jumlah FKTP terbanyak di Pulau Sumba yakni 81 FKTP.

“Totalnya kita miliki 140 FKTP di seluruh Pulau Sumba yang terdiri dari Puskesmas, dokter umum, dokter gigi, klinik pratama, Faskes tingkat I TNI, dan Faskes tingkat I Polri,” urainya.



Diana juga menguraikan pedoman administrasi pelayanan BPJS Kesehatan yang terdiri dari 11 cakupan pelayanan, yakni mulai dari administrasi pelayanan yang meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Faskes lanjutan untuk penyakit yang tidak bisa diobati di FKTP, hingga pelaksanaan empat fungsi pelayanan primer kontak pertama, kontinuitas pelayanan, komprehensif dan koordinasi.

Di materi lainnya, Diana Maharani memaparkan di tengah Pandemi Covid-19 saat ini, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai terobosan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta JKN-KIS di seluruh Indonesia, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan.




Karena itu, BPJS Kesehatan meluncurkan sejumlah aplikasi program yang memudahkan peserta untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus mendatangi kantor BPJS Kesehatan, melainkan bisa langsung dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan smartphone dan jaringan internet.

Aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya adalah aplikasi mobile JKN, yang berfungsi untuk mengubah data peserta, pendaftaran pelayanan, status kepesertaan, riwayat pelayanan, cek iuran, skrining riwayat kesehatan, ketersediaan tempat tidur di Faskes tujuan dan pendaftaran auto debet.



Selanjutnya ada aplikasi Chika atau chat asistant JKN, yang berfungsi untuk melayani keluhan peserta dengan mesin penjawab otomatis yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan umum mengenai JKN-KIS. Dimana layanan Chika ini terhubung dengan sejumlah media sosial resmi JKN-KIS seperti facebook, instagram, twitter, telegram, WhatsApp, hingga chanel Youtube.

“Istilahnya kita sekarang ini, layanan JKN-KIS sudah ada dalam genggaman tangan kita masing-masing. Bahkan untuk masyarakat di Pulau Sumba bisa mengakses program layanan WhatsApp khusus masyarakat Sumba yakni aplikasi Pandawa melalui nomor WhatsApp 081238198389,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Waingapu, Djainal, pada kesempatan tersebut menambahkan semua FKTP dan rumah sakit sebagai FKTL untuk semua peserta BPJS Kesehatan wajib untuk memberikan penanganan cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien yang datang dalam keadaan darurat, tanpa harus menuntut kelengkapan administrasi pasien atau meminta uang muka karena kelengkapan dokumen yang belum dibawa.



“Pasien emergency itu harus langsung dapatkan penanganan secepatnya, agar nyawanya tertolong. Jadi kalau ada Rumah Sakit menolak merawat pasien BPJS, pasti bisa dikasih pinalti, mulai dari surat peringatan sampai pemutusan hubungan kerja sama, setelah diberikan peringatan dan masih melanggar,” tegas Djainal.(TIM).

Print Friendly, PDF & Email
Show Buttons
Hide Buttons